UMKM Perempuan Harus Terlihat dalam Sensus Ekonomi

Badan Pusat Statistik berupaya agar semakin banyak UMKM perempuan terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurut laporan Antara pada 4 Juli 2026, BPS berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pihak terkait untuk memperkuat pendataan pelaku usaha perempuan.

Public Voice melihat langkah ini sebagai isu yang lebih besar daripada sekadar statistik. Banyak kerja ekonomi perempuan berjalan di ruang yang sering tidak terlihat: usaha rumahan, produksi pangan, jasa kecil, perdagangan daring, kerajinan, hingga usaha keluarga yang administrasinya tidak selalu tercatat atas nama perempuan. Jika mereka tidak muncul dalam data, kebijakan publik juga mudah melewatkan kebutuhan mereka.

Sensus Ekonomi 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara negara membaca ekonomi warga. Data UMKM perempuan dapat membantu pemerintah memahami hambatan akses modal, perizinan, pelatihan, pasar, perlindungan sosial, dan beban kerja domestik yang sering membuat usaha perempuan sulit berkembang. Tanpa data yang rinci, program pemberdayaan mudah berhenti di slogan.

Namun pendataan juga harus dilakukan dengan hati-hati. Petugas perlu memastikan prosesnya mudah dipahami, tidak menakutkan pelaku usaha kecil, dan tidak hanya menjangkau usaha yang sudah rapi secara administrasi. Justru pelaku usaha informal, mikro, dan berbasis rumah tangga perlu mendapat perhatian besar karena mereka paling rentan tidak tercatat.

Jika data UMKM perempuan benar-benar diperkuat, hasilnya dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih adil. Pemerintah bisa merancang bantuan, pelatihan, pembiayaan, dan perlindungan usaha berdasarkan kondisi nyata, bukan asumsi. Ekonomi perempuan tidak boleh hanya dipuji saat krisis; ia harus dihitung, diakui, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Sumber: Antara News.