Otonomi Adaptif Daerah Jangan Berhenti di Slogan

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai penguatan otonomi daerah yang adaptif menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi daerah. Laporan Antara pada 3 Juli 2026 menempatkan isu ini dalam konteks kebutuhan pemerintah kabupaten untuk merespons perubahan ekonomi, sosial, dan kebutuhan layanan publik yang makin cepat.

Public Voice melihat gagasan otonomi adaptif sebagai hal yang masuk akal, tetapi harus dijaga agar tidak berhenti sebagai slogan pemerintahan. Daerah memang membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan sesuai karakter wilayahnya. Kabupaten agraris, pesisir, industri, dan kawasan penyangga kota tidak bisa diperlakukan dengan resep kebijakan yang sama.

Namun fleksibilitas tanpa akuntabilitas dapat membuka masalah baru. Ketika daerah diberi ruang lebih besar, publik juga perlu mendapat akses lebih besar terhadap data anggaran, prioritas program, indikator kinerja, dan alasan di balik keputusan. Otonomi yang sehat bukan sekadar memberi kewenangan, tetapi memastikan kewenangan itu bisa diperiksa warga.

Di level ekonomi daerah, ukuran keberhasilan juga harus konkret. Apakah investasi lokal benar-benar menciptakan lapangan kerja? Apakah UMKM mendapat akses pasar? Apakah pelayanan dasar membaik? Apakah desa dan kecamatan yang jauh dari pusat kabupaten ikut merasakan manfaatnya? Tanpa ukuran tersebut, otonomi adaptif mudah berubah menjadi istilah baru untuk kebijakan lama.

Ke depan, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun relasi yang lebih berbasis data. Pusat memberi kerangka dan dukungan, daerah diberi ruang berinovasi, sementara warga diberi informasi untuk menilai hasilnya. Jika tiga hal ini berjalan, otonomi adaptif bisa menjadi alat pemerataan. Jika tidak, ia hanya menjadi bahasa teknokratis yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sumber: Antara News.