Pagi ini, Selasa (20/10/2026), dua spanduk raksasa warna kuning terbentang di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Pelakunya aktivis Greenpeace Indonesia. Mereka memilih tanggal yang pas dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dan pesannya lugas: krisis iklim sudah bikin hidup rakyat makin sesak, jadi pemerintah harus serius menanganinya.
Dalam siaran persnya, Greenpeace Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai aksi damai tanpa kekerasan. Spanduk pertama bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup" dan dipasang menghadap utara, ke arah Istana Merdeka. Spanduk kedua menghadap selatan dengan tulisan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?"
Spanduk raksasa dan poster bulat di atas air mancur
Selain dua spanduk besar, para aktivis bergelantungan di tali di sisi pilar monumen sambil memegang poster bulat warna kuning. Foto resmi Greenpeace Indonesia memperlihatkan dua aktivis berhelm yang memegang poster bertuliskan "Haze & Prabowo's Regime = National Disaster" dan "No Progress Without Protest". Detik juga melaporkan ada poster bertuliskan "Melindungi lingkungan = Melindungi kualitas hidup". Menurut Kompas, beberapa aktivis turun sambil membawa poster bulat bertuliskan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah".
Spanduk itu tidak lama terpasang. Polisi bersama petugas pemadam kebakaran (damkar) menurunkannya sekitar pukul 08.00 WIB menurut ANTARA, atau sekitar 08.10 WIB menurut detik. Setelah itu, sejumlah aktivis masih bertahan di atas monumen.
Kenapa krisis iklim disambungkan ke biaya hidup?
Aksi ini sekaligus jadi peluncuran laporan terbaru Greenpeace Indonesia berjudul "Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah". Laporan itu memotret dampak krisis iklim pada delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa: Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).
Hasilnya cukup bikin mikir. Dampak krisis iklim paling kuat terasa pada pola konsumsi dan biaya pangan (41 persen), disusul produktivitas dan pendapatan (39 persen). Sisanya, 20 persen responden merasakan dampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Kelompok yang paling terdampak adalah nelayan dan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas.
Laporan itu juga mencatat cara-cara warga bertahan. Sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi non-esensial untuk berhemat sekitar Rp50.000 sampai Rp1.000.000 per bulan. Lalu 56,79 persen mengambil kerja sampingan atau membuka usaha baru, dan 38,78 persen menanam kebutuhan pokok sendiri di rumah. Menurut Greenpeace, ini menunjukkan daya lenting masyarakat. Tapi di saat yang sama, beban adaptasi terhadap krisis makin banyak ditanggung rumah tangga.
Greenpeace mengaitkan semua ini dengan rentetan bencana selama dua tahun terakhir: banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan, sampai cuaca ekstrem. Kata "haze" di poster bulat tadi merujuk ke kabut asap itu. Dalam rilisnya, Greenpeace juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis yang mereka sebut memicu inflasi harga pangan hingga pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.
Suara dari Greenpeace
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menyebut kabut asap sebagai contoh nyata. "Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari," katanya dalam siaran pers.
Jeanny menilai pemerintah belum menjawab janjinya soal lapangan kerja, ketahanan pangan, dan kesejahteraan. "Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya. Ia menutup dengan pertanyaan yang juga tertulis di spanduk: "Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?"
Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, menyoroti klaim Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2026 bahwa ekonomi tumbuh 5,45 persen pada paruh pertama 2026. "Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?" kata Atha.
Evakuasi pakai tali, aktivis dibawa ke klinik
Setelah spanduk diturunkan, polisi meminta para aktivis turun. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung menyampaikannya lewat pengeras suara. "Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Kodim 0501 Jakarta Pusat bersedia melayani dan melindungi Saudara-Saudari. Segera turun, utamakan keselamatan Saudara-Saudari," kata Reynold seperti dikutip detik.
Di sekitar lokasi, polisi, TNI, BPBD, damkar, dan Satpol PP berjaga. Kompas melaporkan dua perahu karet juga disiagakan di kolam Bundaran HI. Sekitar pukul 10.30 WIB, aktivis pertama mulai turun memakai tali penyelamat yang dibentangkan dari atas monumen ke sisi jalan. Mereka turun bergantian dengan helm dan pelampung, lalu diberi handuk dan dibawa ke ambulans polisi. Saat digiring ke ambulans, seorang aktivis sempat berteriak, "Krisis iklim menyengsarakan masyarakat," menurut Kompas.
Kompas, Sindonews, dan Liputan6 melaporkan ada enam aktivis yang dievakuasi. Liputan6 menyebut mereka terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki. Menurut Reynold, mereka tampak lemas. Aktivis yang turun pertama, seorang perempuan, disarankan mendapat bantuan oksigen. "Kami menyediakan enam ambulans untuk penyelamatan dan evakuasi. Kemudian keenam orang tersebut saat ini mendapat perawatan intensif, langsung dibawa ke klinik Biddokkes Polda Metro Jaya," kata Reynold, dikutip Sindonews.
Pengacara LBH Jakarta Daniel Winarta mengatakan kepada Kompas bahwa para aktivis dalam kondisi aman dan didampingi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Soal langkah hukum, polisi belum memutuskan apa pun. "Nanti kita lihat, yang utama itu adalah keselamatan bagi mereka dulu," kata Reynold kepada Liputan6. Polisi juga akan memeriksa rekaman CCTV untuk mencari tahu kapan dan bagaimana para aktivis bisa naik ke atas patung.
Respons Gubernur Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut menanggapi aksi ini. Ia menghormati penyampaian pendapat, tapi mengingatkan soal ketertiban. "Indonesia adalah negara demokrasi ... kita memberikan penghormatan dan apresiasi. Tetapi yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum," kata Pramono seperti dikutip ANTARA.
Spanduknya memang sudah diturunkan sejak pagi, tapi pertanyaannya masih menggantung buat dua tahun ke depan: kalau bencana makin parah dan harga makin naik, apa yang bakal dilakukan pemerintah? Laporan "Besok Harga Naik!" bisa dibaca lewat kanal resmi Greenpeace Indonesia.
Foto: Greenpeace Indonesia
