Aduan Publik di JAKI Perlu Tindak Lanjut yang Bisa Diukur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sistem verifikasi tindak lanjut aduan publik di aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. Laporan Antara pada 26 Juni 2026 menyebut penguatan ini dilakukan agar aduan warga dapat dipastikan tidak hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Public Voice melihat isu ini sebagai bagian penting dari kualitas layanan kota. Aplikasi pengaduan publik bukan sekadar kanal untuk menampung keluhan warga, tetapi mekanisme akuntabilitas harian. Ketika jalan rusak, sampah menumpuk, lampu mati, atau layanan publik bermasalah, warga membutuhkan jalur yang jelas untuk meminta respons pemerintah.

Masalahnya, keberhasilan kanal aduan tidak cukup diukur dari jumlah laporan yang masuk. Yang lebih penting adalah seberapa cepat laporan diverifikasi, siapa yang bertanggung jawab, bukti apa yang ditampilkan, dan apakah warga bisa menilai penyelesaian itu benar-benar terjadi di lapangan. Tanpa ukuran tersebut, aplikasi publik mudah berubah menjadi ruang antre keluhan yang rapi secara digital, tetapi lemah dalam hasil.

DKI perlu menjadikan penguatan JAKI sebagai komitmen transparansi, bukan hanya pembaruan prosedur. Data tindak lanjut aduan sebaiknya dibuka dalam format yang mudah dibaca: jenis masalah, wilayah, waktu respons, status penyelesaian, dan perangkat daerah terkait. Dengan cara itu, warga tidak hanya diminta melapor, tetapi juga diberi alat untuk mengawasi bagaimana kota bekerja.

Sumber: Antara News.