B50 Butuh Transparansi Pasokan, Bukan Sekadar Target Besar

Program mandatori B50 adalah kebijakan besar. Pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari agenda strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Dalam konteks negara yang masih sensitif terhadap harga energi, arah ini wajar dipandang penting.

Antara melaporkan bahwa B50 mulai diberlakukan pemerintah pada 1 Juli 2026 dengan masa transisi tiga bulan, dan ditargetkan seluruh SPBU menjual B50 pada 1 Oktober 2026. Program ini mencampurkan 50 persen solar dengan 50 persen bahan bakar berbasis minyak nabati.

Angka manfaat yang disampaikan juga besar: penghematan devisa hingga Rp170 triliun pada 2026, peningkatan nilai tambah CPO, serapan tenaga kerja, serta potensi penurunan emisi gas rumah kaca. Tetapi semakin besar klaim manfaatnya, semakin besar pula kebutuhan transparansi publik atas pelaksanaannya.

Publik perlu mengetahui kesiapan produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, kapasitas blending, distribusi ke daerah, dan dampaknya pada harga di lapangan. Jika kebijakan ini menyentuh seluruh pengguna solar, maka kualitas komunikasi tidak boleh berhenti pada slogan kemandirian energi.

Aspek lingkungan juga perlu diawasi dengan disiplin. Biodiesel dapat menjadi bagian dari transisi energi, tetapi rantai pasok bahan bakunya harus dijaga agar tidak menimbulkan masalah baru pada tata kelola lahan, deforestasi, atau konflik agraria. Kedaulatan energi tidak boleh dibangun dengan mengabaikan kualitas tata kelola.

B50 bisa menjadi langkah strategis jika dijalankan dengan data terbuka, pengawasan teknis yang serius, dan evaluasi berkala. Target besar penting, tetapi kepercayaan publik lahir dari bukti pelaksanaan yang rapi, bukan hanya dari proyeksi manfaat di atas kertas.

Sumber: ANTARA News.