MPLS Tanpa Perundungan Butuh Pengawasan, Bukan Sekadar Spanduk

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah selalu menjadi ujian awal bagi wajah pendidikan kita. Ia bisa menjadi pintu masuk yang ramah bagi murid baru, tetapi juga bisa berubah menjadi ruang abu-abu ketika tradisi senioritas dibiarkan berjalan tanpa pengawasan.

Karena itu, keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur memastikan MPLS 2026 bebas perundungan, perpeloncoan, dan kekerasan perlu dibaca sebagai standar minimum, bukan seremoni tahunan. Antara melaporkan MPLS Tahun Ajaran 2026/2027 di Jawa Timur akan diikuti 618.479 murid baru jenjang SMA, SMK, dan SLB, dengan pelaksanaan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026.

Angka sebesar itu membuat kebijakan anti-perundungan tidak cukup berhenti pada spanduk, deklarasi, atau materi pembukaan. Sekolah perlu memastikan guru benar-benar memegang kendali acara, OSIS ditempatkan sebagai pendamping, dan kanal pengaduan tersedia tanpa membuat siswa baru takut dicap bermasalah.

Larangan atribut tidak edukatif, pungutan biaya, dan praktik perpeloncoan adalah bagian penting dari perubahan budaya sekolah. Namun, aturan hanya terasa ketika pelanggaran punya konsekuensi. Jika kekerasan verbal atau permainan kuasa kecil dibiarkan karena dianggap tradisi, pesan ramah anak akan kehilangan makna sejak minggu pertama.

MPLS yang baik seharusnya memperkenalkan tata tertib, fasilitas, kebiasaan belajar, etika digital, dan budaya saling menghormati. Murid baru tidak perlu diuji dengan rasa takut untuk dianggap siap menjadi bagian dari sekolah. Justru sekolah yang harus membuktikan dirinya siap menjadi ruang aman bagi anak.

Sumber: ANTARA News.